Emiten anak usaha BUMN yang bergerak di bidang jasa pertambangan dan konstruksi yang berbasis alat berat, PT PP Presisi (Persero) Tbk (PPRE) mencatat laba bersih sepanjang tahun 2022 sebesar Rp 182 miliar. Angka tersebut meningkat sebesar 24,6% secara tahunan (year on year) dari tahun 2021 yang sebesar Rp 146 miliar.
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko https://rtpnada4d.com/ dan Legal PT PP Presisi Tbk Arif Iswahyud mengatakan, capaian laba bersih tersebut didorong oleh pendapatan perseroan sepanjang 2022 yang naik 29,5% menjadi Rp 3,6 triliun dari tahun 2021 yang sebesar Rp 2,8 triliun, EBITDA juga meningkat sebesar 14% dari Rp 937 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 1,1 triliun pada tahun 2022.
“Berkat strategi sustainability growth, perseroan berhasil menghadapi tantangan yang dihadapi dan mengoptimakan pendapatan perseroan melalui lini bisnis jasa pertambangan nikel, menerapkan strategi partnership terkait pengadaaan alat berat dan sparepart, optimalisasi occupancy alat berat serta penerapan cost leadership yang baik,” ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (25/5).
Perseroan memperoleh kontrak baru pada tahun 2022 sebesar Rp 5,2 triliun, dengan didominasi oleh perolehan kontrak baru non-PP Group sebesar 93% dan PP Group sebesar 7%.
Berdasarkan segmentasi lini bisnis, Perolehan kontrak baru didominasi 2 lini bisnis utama yaitu Civil Work 41%, Mining Services 55%, sedangkan sisanya sebesar 4% diperoleh dari lini bisnis supporting.
“Majority perolehan kontrak baru Non-PP Group kami dapatkan pada proyek jasa pertambangan maupun sipil yang meningkatkan positioning Perseroan menjadi main contractor dalam bidang pertambangan dan sipil,” sebutnya.
Kemudian, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) juga diputuskan penggunaan laba bersih tahun buku sebesar Rp 182 miliar dengan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang sebesar Rp 100.751.654.542, sebesar 5% dari laba akan digunakan untuk cadangan wajib sebesar Rp 5.037.582.727.
Sementara sisanya sebesar 95% atau sebesar Rp 95.714.071.815 sebagai saldo laba ditahan.
“Pengembangan jasa pertambangan merupakan bagian strategi kami untuk mendapatkan recurring income dengan pendapatan kontrak untuk jangka waktu panjang serta meningkatkan competitiveness maupun positioning Perseroan sebagai main contractor pada jasa pertambangan dan konstruksi,” pungkasnya.
Selain itu, dalam RUPST, perseroan secara resmi memberhentikan sementara Komisaris Utama PT PP Presisi Tbk untuk memenuhi Peraturan Menteri BUMN.
Dengan demikian, susunan pengurus berubah menjadi :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Komisaris Independen : Nur Rochmad
Komisaris : Albert SM Simangunsong
Komisaris : M. Zahid
Komisaris Independen : Indra Jaya Rajagukguk
Direksi
Direktur Utama : I Gede Upeksa Negara
Direktur Operasi : Rebimun
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal : Mohammad Arif Iswahyudi
Direktur Perencanaan Bisnis & HCM : Yudi Setiawan